The 5-Second Trick For reformasi intelijen
The 5-Second Trick For reformasi intelijen
Blog Article
produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Propelled by acquisitive motives for war materials, the Japanese entered Indonesia comparatively effortlessly because of their capability to fit in Along with the political craze of the time. Introducing themselves as “the leader, protector, mild of Asia” and “older brother,” the Japanese’s correct legacy was the development of chances for indigenous Indonesians to take part in politics, administration, and also the navy.
Due to the fact the beginning in the 1998 reforms, the strain from civil society to carry out intelligence reform wasn't strong more than enough. Aside from the structural political alter for instance democratic elections and amendments or cancellation of articles in the Structure and authoritarian legislation, the primary security sector troubles were being only marginally dealt with.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.
Japanese Era Propelled by acquisitive motive for war supplies the Japanese entered Indonesia reasonably easy because of their capacity to slot in Along with the political pattern of enough time. Introducing them selves as “the leader, protector, light-weight of Asia” and “more mature brother”, the Japanese’s real legacy was the creation of alternatives for indigenous Indonesians to engage in politics, administration, and the armed service.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
The idea of a adjust was completed With all the goal of strengthening and strengthening this Firm. Even so, our background proves that this is not quick.
, Even though the strain of The brand new governing administration on the security equipment to overcome this protection disturbance has strengthened, the actions taken have been slow and sub-exceptional.
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka crucial level
Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil periksa di sini dalam struktur BIN masih minim.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
BAIS by itself has been criticized for establishing a 1-sided perception of what a countrywide protection menace constitutes by making civilians from various vital groups a danger.